Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengatakan upaya untuk mengembangkan program perhutanan sosial guna membantu perekonomian rakyat sekitar hutan perlu kolaborasi dari banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Pengembangan perhutanan sosial ini bukan sanggup dibebankan semata-mata sekadar pada Dinas Kehutanan saja, perlu kolaborasi dengan berbagai OPD sehingga benar-benar bisa saja sekadar membantu perekonomian rakyat sekitar hutan," katanya dalam Padang, Minggu.
 
Ia mengatakan Dinas Kehutanan berperan untuk pengurusan izin perhutanan sosial dalam area Kementerian Lingkungan Hidup lalu Kehutanan (KLHK), sementara Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan juga juga Hortikultura mampu hanya memberikan bantuan bibit lalu juga pembinaan.
 
Kemudian Dinas Perdagangan dan juga juga Perindustrian, lanjutnya, memberikan dukungan untuk pengemasan, akses pasar, juga pemasaran.
 
"Dinas Bina Marga Cipta Karya lalu juga Tata Ruang (BMCKTR) agar membantu perbaikan akses jalan, tujuannya agar mobilisasi barang pertanian rakyat lancar," katanya.
 
Ia berharap dengan dukungan itu umum sekitar hutan dapat belaka memaksimalkan prospek perhutanan sosial tanpa merusak hutan, sehingga secara perekonomian tetap tumbuh tetapi kelestarian lingkungan juga terjaga.

 
Sementara itu Kepala Dinas Kehutanan Sumbar Yozarwardi menyampaikan per 31 Juli 2023 luas perhutanan sosial pada tempat provinsi itu mencapai 287.554 hektare, terdiri dari 205 unit dari skema Hutan Nagari, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, serta juga Kemitraan Kehutanan.
 
Perhutanan sosial tersebut, menurutnya, sudah pernah lama memberikan dampak positif pada 175,892 Kepala Keluarga (KK) yang dimaksud hal tersebut tinggal di area dalam dalam lalu sekitar kawasan hutan pada dalam Sumbar.
 
"Perhutanan sosial juga telah lama terjadi terbukti bisa jadi jadi menekan tingkat kerusakan hutan," katanya.
 
Selain itu, lanjut dia, melalui perhutanan sosial diharapkan dapat lahir pusat kegiatan sektor ekonomi mikro baru berbasis komoditi hasil hutan bukan kayu pada daerah. Ragam produknya seperti madu, kopi, rotan, manau, pasak bumi, kemudian jasa lingkungan (ekowisata) di tempat tempat tingkat tapak.

Dengan demikian diharapkan penduduk sekitar kawasan hutan yang mana dimaksud selama ini kesulitan secara dunia usaha dapat bertumbuh tanpa mengesampingkan kelestarian hutan.